Sidang Majelis Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 7-10 Februari 2025 di Batu, Malang, Jawa Timur. Tuan dan Puan Rumah adalah Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat (GPIB).  Kegiatan ini merupakan sidang tahunan pertama setelah Sidang Raya XVIII PGI 2024 di Toraja. Dengan demikian Sidang MPL 2025 adalah sidang pertama yang bertugas menterjemahkan Keputusan SR Toraja menjadi Program Kerja Lima Tahun (Prokelita) PGI 2024-2029.

Ketua Umum BPS Gereja Toraja hadir di Sidang MPL sebagai Ketua 1 MPH PGI 2024-2029. Anggota MPL PGI dari Gereja Toraja, Pdt. Christian Tanduk, M.Th, berhalangan untuk hadir, sehingga diwakilkan kepada Wakil Sekretaris Umum, Pnt. Yunus Buana Patiku. Selain itu, ada 4 peserta MPL PGI 2025 dari Gereja Toraja yang hadir mewakili lembaga yang berbeda, yakni mantan Ketua 1 BPS Gereja Toraja yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden WCC Pdt. Dr. Henriette Hutabarat Lebang, M.A. yang juga hadir mewakili Lembaga Alkitab Indonesia; Pdt. Daniel Patandianan, S.Th, yang hadir sebagai utusan PGIW Kalimantan Utara; Pdt. Doli Rante Pangloli, S.Th yang hadir sebagai anggota MPL Mitra Pemuda dan Apt. Dahlia Dahlan, S.Farm., yang hadir sebagai anggota MPL Mitra Perempuan.

ISU SENTRAL

• Ecclesia Domestica

Isu sentral yang berkembang selama persidangan diangkat dari pendalaman keputusan Sidang Raya PGI 2024 di Toraja. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah krisis dalam keluarga. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi keprihatinan besar, disertai dengan dampak negatif dari teknologi digital seperti pornografi dan kecanduan media sosial. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual, serta perdagangan manusia turut memperburuk kondisi keluarga.

• Kiamat Ekologis

Tanggung jawab gereja terhadap isu lingkungan hidup menjadi perhatian utama. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan alih fungsi lahan telah memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor, serta krisis air bersih yang mengancam kehidupan masyarakat. Gereja diharapkan mengambil peran aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan, mendorong kesadaran ekoteologi, serta membangun solidaritas dengan komunitas terdampak untuk menjaga keadilan ekologis dan kesejahteraan bersama.

• Revitalisasi Pendidikan

Banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh gereja mengalami kemunduran, baik dalam kualitas maupun daya saing. Padahal, pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari pekabaran Injil, karena melalui pendidikan, nilai-nilai Kristiani dapat ditanamkan dan generasi mendatang dapat dipersiapkan menjadi pemimpin yang berintegritas. Oleh karena itu, gereja harus lebih serius dalam memajukan pendidikan, baik dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki sarana prasarana, maupun memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua kalangan.

BEBERAPA CATATAN TENTANG KEPUTUSAN-KEPUTUSAN STRATEGIS

• Ecumenical in Action-Berbagi Roti

PGI mendorong sinode-sinode gereja anggotanya untuk mewujudkan Ecumenical in Action sebagai wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama yang erat dalam berbagai bidang pelayanan, termasuk pendidikan, sosial, dan advokasi, serta keterlibatan aktif dalam menjawab tantangan yang dihadapi jemaat dan masyarakat.

• Menjadi Saudara Bagi Alam

Gereja harus memposisikan diri sebagai saudara bagi alam dengan menyadari bahwa seluruh ciptaan Tuhan, termasuk manusia dan lingkungan, saling terhubung dalam satu kesatuan ekologi yang utuh. Sebagai saudara, gereja tidak boleh bersikap eksploitatif terhadap alam, tetapi harus menjaganya dengan penuh kasih dan tanggung jawab, sebagaimana manusia dipanggil untuk merawat dan mengusahakan bumi (Kejadian 2:15). 

• Literasi Digital

Kemajuan teknologi membawa dampak besar bagi kehidupan anak-anak, tetapi jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan berbagai bahaya dan pengaruh negatif. Paparan berlebihan terhadap gawai dan internet dapat menyebabkan kecanduan, menurunkan interaksi sosial, serta menghambat perkembangan keterampilan emosional dan komunikasi anak.

• Eksploitasi Hak Masyarakat Adat

Hilangnya hak masyarakat adat atas tanah mereka menjadi salah satu dampak serius dari ekspansi investasi besar, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. 

• Penjemaatan DKG

Sosialisasi dan penjemaatan Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2024-2029 merupakan tanggung jawab utama sinode-sinode anggota PGI dan tidak boleh hanya diserahkan kepada PGI di Salemba 10. Sebagai bagian dari komitmen ekumenis, setiap sinode harus mampu menerjemahkan isi dan makna DKG secara kontekstual hingga ke tingkat jemaat.